Bawaslu Luwu Timur Petakan Kerawanan Data Pemilih Melalui Rakor Lintas Instansi
|
Malili - Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama sejumlah instansi terkait pada Senin (29/6/2026). Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi dan pertukaran informasi guna memetakan berbagai kerawanan data pemilih yang berpotensi memengaruhi kualitas daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan mendatang.
Rapat yang dipimpin Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Luwu Timur Sulkifli, dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII.
Sulkifli menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih tidak dapat dilakukan hanya oleh penyelenggara pemilu. Dibutuhkan keterlibatan berbagai instansi yang memiliki data dan informasi terkait kependudukan untuk memastikan daftar pemilih tetap akurat dan mutakhir.
“Kami mengundang sejumlah instansi karena masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pemutakhiran data pemilih. Data kependudukan, data pemilih pemula, data penyandang disabilitas, hingga mobilitas penduduk merupakan informasi yang perlu dikonsolidasikan bersama,” ujarnya.
Menurut Sulkifli, hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu selama beberapa pekan terakhir masih menemukan sejumlah persoalan yang berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data pemilih. Salah satunya adalah masih ditemukannya warga yang telah meninggal dunia namun belum terlaporkan secara administratif.
Selain data pemilih meninggal dunia, Bawaslu juga memetakan sejumlah kerawanan lain, seperti data pemilih ganda, perpindahan domisili antar wilayah, perubahan status menjadi anggota TNI atau Polri, serta meningkatnya jumlah penduduk akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah.
Divisi Perencanaan, Data & Informasi KPU Luwu Timur Hamdan dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa jumlah pemilih di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan lebih dari tiga ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring tingginya mobilitas penduduk yang datang untuk bekerja di sektor industri dan pertambangan.
“Untuk menghasilkan data pemilih yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, KPU tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu diperlukan koordinasi dengan berbagai instansi untuk memastikan setiap perubahan data penduduk dapat terakomodasi dalam proses pemutakhiran data pemilih,” ungkapnya.
Sementara itu, Kesbangpol Luwu Timur menyampaikan pentingnya peningkatan partisipasi pemilih, khususnya di kawasan pertambangan yang selama ini memiliki tingkat partisipasi relatif rendah. Di sisi lain, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Luwu Timur menyampaikan bahwa terdapat hampir seribu siswa SMA dan SMK yang masuk kategori pemilih pemula dan akan menjadi perhatian bersama dalam proses pemutakhiran data pemilih.
Menutup diskusi, Sulkifli menegaskan bahwa forum koordinasi tersebut tidak hanya menjadi sarana berbagi informasi, tetapi juga langkah awal dalam membangun kolaborasi yang lebih kuat antar instansi untuk menjaga kualitas data pemilih.
“Kerawanan data pemilih tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan dukungan seluruh pihak agar setiap perubahan data penduduk dapat segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.
