Lompat ke isi utama

Berita

Gaungkan Kedaulatan Rakyat Berkesadaran Kritis, Bawaslu Luwu Timur Dorong Pemilih Pemula Cerdas dalam Demokrasi

Gaungkan Kedaulatan Rakyat Berkesadaran Kritis, Bawaslu Luwu Timur Dorong Pemilih Pemula Cerdas dalam Demokrasi

Gagasan tentang pemilih cerdas sebagai kunci Indonesia berkualitas kembali ditegaskan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melalui proses pendidikan politik yang menempatkan generasi muda sebagai bagian penting dari lahirnya kedaulatan rakyat yang berkesadaran kritis. Komitmen itu disampaikan Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari dalam Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Kantor Kesbangpol Luwu Timur, Senin (4/5/2026).

Malili - Gagasan tentang pemilih cerdas sebagai kunci Indonesia berkualitas kembali ditegaskan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melalui proses pendidikan politik yang menempatkan generasi muda sebagai bagian penting dari lahirnya kedaulatan rakyat yang berkesadaran kritis. Komitmen itu disampaikan Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari dalam Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Kantor Kesbangpol Luwu Timur, Senin (4/5/2026).

Kegiatan ini mengusung tema “Pemilih Pemula Cerdas untuk Indonesia Berkualitas”. Diikuti oleh siswa-siswi SMA/sederajat dari berbagai sekolah di Luwu Timur, serta dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Luwu Timur, Ketua KPU Luwu Timur, dan Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur.

Dalam pemaparannya, Pawennari menekankan bahwa pendidikan politik bukan sekadar transfer informasi tentang pemilu, melainkan proses membangun kesadaran kritis melalui dialog dan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial-politik.

“Pendidikan politik bukan indoktrinasi, tetapi proses membangun kesadaran rakyat agar mampu memahami realitas sosial dan menentukan nasibnya sendiri,” tegas Pawennari.

Ia mengutip pandangan Ramlan Surbakti tentang pentingnya dialog dalam pendidikan politik, serta perspektif Paulo Freire mengenai critical awareness atau kesadaran kritis yang menekankan pentingnya interaksi dua arah dalam memahami nilai dan norma politik.

Menurut Pawennari, pendidikan politik memiliki dua fungsi utama, yakni mencerdaskan dan menyadarkan. Kecerdasan politik berkaitan dengan pemahaman terhadap aturan, hak, dan sistem demokrasi, sedangkan kesadaran politik menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang aktif, bukan sekadar objek politik.

Ia menjelaskan, rakyat yang hanya menjadi objek cenderung pasif, mudah dipengaruhi, dan rentan terhadap praktik politik uang. Sebaliknya, rakyat sebagai subjek adalah warga yang aktif, kritis, serta mampu mengawal demokrasi secara berdaulat.

“Pemilih cerdas adalah mereka yang menolak menjadi objek dan berani menjadi subjek dalam demokrasi,” ujarnya.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta. Sejumlah pertanyaan mengemuka, mulai dari siapa yang paling bertanggung jawab dalam menjaga demokrasi, cara mencegah politik uang, hingga dampak praktik tersebut terhadap masa depan demokrasi.

Selain itu, isu hoaks dan disinformasi digital juga menjadi perhatian peserta. Menjawab hal tersebut, Pawennari mengajak pemilih pemula untuk meningkatkan literasi digital, literasi keagamaan serta bersikap kritis terhadap berbagai informasi yang beredar, menguji kebenaran informasi digital melalui cek fakta, menjadikan tradisi saring sebelum sharing dalam interaksi media sosial.