Lompat ke isi utama

Berita

Membumikan Literasi Kepemiluan dari Perpustakaan Desa, Bawaslu Luwu Timur Gagas Ruang Belajar Demokrasi

pertemuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dengan Perpustakaan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan para pengelola perpustakaan desa di Kecamatan Malili di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Rabu (23/9/2026).

pertemuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dengan Perpustakaan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan para pengelola perpustakaan desa di Kecamatan Malili di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Rabu (23/9/2026).

Malili, Luwu Timur - Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menggagas pemanfaatan perpustakaan desa sebagai ruang yang dapat dikembangkan untuk membumikan literasi kepemiluan sekaligus menjadi tempat belajar demokrasi bagi masyarakat.

Gagasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dengan Perpustakaan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan para pengelola perpustakaan desa di Kecamatan Malili di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan berlangsung secara dialogis. Para pengelola perpustakaan berbagi pengalaman dalam mengembangkan gerakan literasi di wilayah masing-masing sekaligus menyampaikan sejumlah gagasan yang dapat dikembangkan bersama.

Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari, mengatakan pendidikan demokrasi perlu terus berjalan meski tahapan pemilu tidak sedang berlangsung. Menurutnya, Bawaslu memiliki ruang untuk melakukan konsolidasi demokrasi sekaligus mempersiapkan masyarakat menghadapi tahapan pemilu berikutnya.

“Di Bawaslu ada istilah konsolidasi demokrasi. Di luar tahapan, ini menjadi momentum untuk mengonsolidasikan semua kekuatan dan menyiapkan tahapan pemilu yang akan datang jauh lebih siap,” kata Pawennari.

Ia melihat perpustakaan desa sebagai salah satu ruang yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi melalui gerakan literasi.

“Peradaban dibangun dari kemajuan literasi. Desa adalah basis pertumbuhan demokrasi di negeri ini,” ujarnya.

 

Menurut Pawennari, kegiatan tersebut akan lebih bermakna apabila dikembangkan bersama pemerintah daerah, masyarakat sipil, pemangku kepentingan, dan pemerintah desa. Bawaslu pun membuka peluang menghadirkan kegiatan seperti diskusi, bedah buku, penyampaian materi kepemiluan, hingga pendidikan pengawas partisipatif di perpustakaan desa.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Luwu Timur Sulkifli, menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya, kehadiran Perpustakaan Daerah bersama para pengelola perpustakaan desa membuka peluang baru untuk memperluas literasi kepemiluan hingga ke tingkat desa.

“Terima kasih atas kunjungannya. Bagi kami, ini menjadi kebahagiaan. Kedatangan Perpustakaan Daerah dan pengelola perpustakaan desa membawa angin segar bagi Bawaslu,” kata Sulkifli.

Ia berharap perpustakaan desa nantinya dapat memiliki bahan bacaan yang berkaitan dengan kepemiluan dan pengawasan partisipatif sehingga masyarakat dapat mengakses pengetahuan tersebut lebih dekat dari lingkungan tempat tinggalnya.

“Kami berharap ada literasi pengawasan di perpustakaan desa. Buku-buku terkait kepemiluan nantinya bisa tersedia di sana,” ujarnya.

Sulkifli juga melihat peluang bagi Bawaslu untuk berkunjung ke Perpustakaan Daerah dan menghadirkan materi kepemiluan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

 

“Ini membuka pintu bagi Bawaslu untuk berkunjung ke perpustakaan daerah dan menyajikan materi dengan menghadirkan beberapa elemen masyarakat,” katanya.

Perwakilan Perpustakaan Daerah Kabupaten Luwu Timur menyatakan terbuka untuk melanjutkan pertemuan tersebut dalam bentuk kegiatan bersama. Menurutnya, perpustakaan saat ini telah berkembang dari sekadar ruang baca menjadi ruang yang lebih terbuka bagi berbagai aktivitas masyarakat.

“Kami sepakat agar kegiatan ini ada keberlanjutan. Saya sepakat membangun kerja sama dengan Bawaslu. Dari pertemuan ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan,” katanya.

Ia mengatakan transformasi fungsi perpustakaan memungkinkan ruang tersebut dimanfaatkan untuk berbagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat.

“Perpustakaan kini bukan hanya berfungsi sebagai ruang baca, tetapi sudah bertransformasi menjadi lebih akomodatif, termasuk untuk pendidikan demokrasi,” ujarnya.