Ajak Masyarakat melakukan Pengawasan Partisipatif, Pawennari: Pengawasan Bawaslu Berbasis Edukasi

Malili, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur Pawennari mengajak seluruh masyarakat yang memenuhi hak untuk memilih agar menjadi pengawas partisipatif dalam rangka mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu.

Menurutnya dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi akan sangat menentukan kualitas demokrasi itu sendiri.

Dengan begitu lanjut Pawennari, masyarakat dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Pengawasan yang dilakukan masyarakat juga akan menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat itu sendiri.

“Sesungguhnya Bawaslu secara kelembagaan tidak berada dalam kedudukan yang ingin menyerang, mengancam, bahkan menakut-nakuti tetapi pengawasan yang kita lakukan berbasis edukasi agar pengawasan Pemilu itu lahir atas kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif,”kata Pawennari saat menjadi Pembicara pada kegiatan Pendidikan Politik bagi masyarakat yang diselenggarakan Badan Kesbangpol di aula dinas pendidikan dan kebudayaan kab. Luwu Timur, Kamis, (21/9).

Pawennari mengatakan, jika KPU itu mendorong bagaimana sebanyak-banyaknya orang datang memilih ke TPS pada hari pemungutan suara sedangkan Bawaslu berupaya bagaimana agar semua masyarakat yang berhak memilih bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif.

Berpemilu itu adalah berbicara mengenai hak. Oleh karena itu hak itu harus dijaga. Bawaslu sebenarnya hadir untuk memberikan gambaran sekaligus memberikan kepastian bahwa Pemilu itu adalah hak setiap warga negara yang tidak boleh disepelekan apalagi digadaikan hanya untuk memenuhi kepentingan politik tertentu,"ucapnya menegaskan.

Pada kesempatan itu juga Pawennari memberikan edukasi terkait pendidikan politik bagi masyarakat jelang Pemilu 2024.

Salah satunya terkait praktik politik uang serta sanksinya.

Selain itu disampaikan pula terkait netralitas ASN, bentuk-bentuk pelanggaran hingga sanksi bagi ASN yang tidak netral.

Kegiatan ini dihadiri pula Asisten Pemerintahan dan Desa, Ketua Tim Penggerak PKK Luwu Timur, Kepala Badan Kesbangpol, Anggota DPRD Luwu Timur, KPU, sejumlah Organisasi Kemasyarakatan, tokoh perempuan, pemuda, tokoh agama hingga pemilih pemula dari kalangan pelajar.