Tahapan Lanjutan Pilkada Dimulai Juni, Jerat Hukum Politisasi Bansos Bakal Terbuka

Malili, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Daerah 2020 telah\ndisepakati. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan\nMenteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Jakarta yang digelar Rabu,\n(27/5) menghasilkan beberapa kesimpulan.

Salah satu Kesimpulan itu\nterkait penetapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota\nyang disepakati digelar 9 Desember 2020. Selain itu, juga disetujui tahapan\nlanjutan Pilkada dimulai 15 Juni 2020.

Dengan disetujuinya Rapat\nDengar Pendapat tersebut dan akan segera diundangkan, terbuka ruang bagi\nBawaslu untuk menindak petahana kepala/wakil kepala daerah yang memolitisasi\nbantuan sosial guna kepentingan pemenangan.

Dilansir dari Kompas (29/5/2020), Indikasi politisasi bantuan sosial oleh petahana sebelumnya dikabarkan terjadi di sejumlah daerah. Petahana yang berpeluang maju di Pilkada 2020 menempelkan foto mereka pada bansos yang diberikan kepada warga terdampak Covid-19. Bawaslu kesulitan untuk menindaknya karena saat itu tahapan Pemilihan ditunda akibat Covid-19.

“Jika nanti tahapan sudah jelas, dihitung ke belakang selama enam bulan sebelum penetapan calon. Setiap tindakan yang memenuhi aturan yang dilarang dalam Pasal 71 UU Pilkada bisa ditindak,”ujar anggota Bawaslu, M.Afifuddin, saat dihubungi, Jum’at (29/5/2020).

Pasal 71 Ayat (3) UU Nomor\n10 Tahun 2016 tentang pilkada menyebutkan, kepala/wakil kepala daerah dilarang\nmenggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan\nsalah satu calon dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan calon hingga\npenetapan pasangan calon terpilih.

Dalam rancangan peraturan KPU yang mengatur tahapan Pilkada, penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada 23 September 2020. (Humas)