Sulkifli: Kader P2P Adalah Gerbang Penjaga Demokrasi

Malili, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Sulkifli menegaskan bahwa kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) harus menjadi bagian penting dalam mengawal demokrasi yang bermartabat menuju Pemilu 2029.

Hal itu disampaikan Sulkifli saat memberikan materi dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Senin (18/5/2026).

Menurut Sulkifli, perjalanan pemilu dan pilkada selama ini menunjukkan tantangan demokrasi terus berkembang, terutama dengan kemajuan teknologi dan munculnya berbagai modus pelanggaran yang semakin sulit dideteksi.

Karena itu, kata dia, pengawasan partisipatif harus diperkuat melalui keterlibatan masyarakat yang memiliki pemahaman dan keberanian dalam menjaga proses demokrasi.

“P2P bukan hanya sekadar pendidikan dan pelatihan. P2P adalah janji bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya bertumpu di Bawaslu tetapi juga berada di pundak masyarakat,” ujar Sulkifli.

Pria yang akrab disapa Songko Lotong itu menjelaskan bahwa lahirnya P2P bukan sekadar menghadirkan pendidikan bagi masyarakat, tetapi membangun komitmen bersama dalam menjaga demokrasi.

Ia mengatakan tema “Berfungsi dan Bergerak” memiliki makna bahwa kader P2P bukan hanya memahami aturan, tetapi juga mampu bertindak ketika menemukan dugaan pelanggaran.

“Kalau kader P2P berfungsi dan bergerak, maka pengawasan tidak lagi hanya milik Bawaslu, tapi milik seluruh warga yang peduli demokrasi bermartabat,” katanya.

Menurut Sulkifli, berfungsi berarti memahami aturan dan mampu menjalankannya, sedangkan bergerak berarti mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika melihat dugaan pelanggaran dan berani melakukan pencegahan.

Ia berharap kader P2P dapat menjadi perpanjangan gerakan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan demokrasi di era digital.

Selain itu, Sulkifli juga mengajak peserta untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga kualitas demokrasi.

Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif tersebut diikuti puluhan peserta dan turut menghadirkan materi terkait pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu, pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, penguatan jaringan komunitas, serta pengawasan partisipatif berbasis digital.